Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Ujian Nasional 2010 menuai kontroversi karena mengakibatkan ribuan siswa tidak lulus sekolah. Menurut pengamat pendidikan, Arief Rachman, dari 3 prinsip pendidikan, UN 2010 melanggar salah satu prinsip yaitu keadilan.
"Dalam pendidikan, ada 3 prinsip yaitu mutu, keadilan dan efisiensi. Dalam konteks ini, pemerintah telah melanggar prinsip keadilan yang menjadi hak siswa," ujar Arief saat berbincang-bincang dengan detikcom pagi ini, Rabu, (28/4/2010).
Penyamarataan standar kelulusan dari Sabang sampai Merouke menunjukkan pemerintah tidak melihat kekuatan masing-masing daerah. Padahal, faktor-faktor pengajaran tiap daerah berbeda-beda. "Kondisi daerah terpencil, staf pengajar, fasilitas belajar juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Kok ini disamakan di seluruh Indonesia. Lah wong yang di SMA 8 Jakarta aja ada yang tak lulus, bagaimana yang dipelosok?" tambahnya.
Solusinya, seharsnya pemerintah hanya menerapkan standar norma minimal kelulusan. Yaitu standar minimal sama, tapi harus ada standar minimal daerah. Dengan cara ini, maka UN dapat menghitung prestasi anak dan bukannya prestasi mutu pendidikan.
"Umpamanya saya menguji mahasiswa saya, pasti pakai materi yang telah saya ajarkan. Bukan standar Harvard University. Begitu juga dengan UN. Yang di ujikan ya yang telah diajarkan di sekolah itu. Di Bali, ada siswa lulus PMDK Fakultas Kedokteran, tapi kok gak lulus UN karena nilainya kurang dari 0,1 " contohnya.
Terkait UN 2010 yang melonjak tingkat ketidaklulusannya, dia menilai ada 4 faktor yaitu sekarang materi ujian lebih susah, kualitas angkatan lebih rendah. karena ada ujian ulang dan mutu pelaksanaan ujian lebih baik.
"Jadi tak hanya satu variabel saja. Bisa saja, siswa merasa lebih nyantai karena merasa ada ujian ulang sehingga mengerjakan soal tidak total. Bisa juga karena pengawasan ujian lebih ketat seperti larangan nyontek," pungkasnya.
"Dalam pendidikan, ada 3 prinsip yaitu mutu, keadilan dan efisiensi. Dalam konteks ini, pemerintah telah melanggar prinsip keadilan yang menjadi hak siswa," ujar Arief saat berbincang-bincang dengan detikcom pagi ini, Rabu, (28/4/2010).
Penyamarataan standar kelulusan dari Sabang sampai Merouke menunjukkan pemerintah tidak melihat kekuatan masing-masing daerah. Padahal, faktor-faktor pengajaran tiap daerah berbeda-beda. "Kondisi daerah terpencil, staf pengajar, fasilitas belajar juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Kok ini disamakan di seluruh Indonesia. Lah wong yang di SMA 8 Jakarta aja ada yang tak lulus, bagaimana yang dipelosok?" tambahnya.
Solusinya, seharsnya pemerintah hanya menerapkan standar norma minimal kelulusan. Yaitu standar minimal sama, tapi harus ada standar minimal daerah. Dengan cara ini, maka UN dapat menghitung prestasi anak dan bukannya prestasi mutu pendidikan.
"Umpamanya saya menguji mahasiswa saya, pasti pakai materi yang telah saya ajarkan. Bukan standar Harvard University. Begitu juga dengan UN. Yang di ujikan ya yang telah diajarkan di sekolah itu. Di Bali, ada siswa lulus PMDK Fakultas Kedokteran, tapi kok gak lulus UN karena nilainya kurang dari 0,1 " contohnya.
Terkait UN 2010 yang melonjak tingkat ketidaklulusannya, dia menilai ada 4 faktor yaitu sekarang materi ujian lebih susah, kualitas angkatan lebih rendah. karena ada ujian ulang dan mutu pelaksanaan ujian lebih baik.
"Jadi tak hanya satu variabel saja. Bisa saja, siswa merasa lebih nyantai karena merasa ada ujian ulang sehingga mengerjakan soal tidak total. Bisa juga karena pengawasan ujian lebih ketat seperti larangan nyontek," pungkasnya.
